Persyaratan dan Tata Cara Izin Pemasangan PLTS di Indonesia

PLTS atap wajib dilaporkan dan diperiksa oleh Dinas ESDM sampai mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO). Yang tidak melapor bisa ditegur PLN, diminta membayar penalti, sampai listriknya diputus.

Pasang panel surya tidak cukup sekadar pasang

Banyak orang mengira PLTS cukup dibeli, dipasang di atap, lalu disambung ke listrik rumah. Untuk PLTS off-grid yang berdiri sendiri, itu memang tidak perlu izin. Tapi begitu sistemnya tersambung ke jaringan PLN (on-grid atau hybrid), ada aturan yang wajib diikuti.

Tim Yuan Dewata Electronics baru saja menyelesaikan pengurusan izin PLTS hybrid di Denpasar. Dari pengalaman itu, kami rangkum alurnya di sini supaya Anda tidak kaget saat mau pasang.

Aturan yang berlaku sekarang

PLTS sampai 500 kW yang dipakai sendiri cukup dilaporkan ke Dinas ESDM di provinsi tempat PLTS dipasang. Contohnya di Bali, laporan ditujukan ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. Beberapa poin pentingnya:

• Berbentuk laporan. Yang diajukan adalah Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, sesuai PP Nomor 25 Tahun 2021.
• Diperiksa langsung oleh ESDM. Petugas ESDM meninjau lokasi dan memeriksa sistem PLTS yang terpasang.
• Wajib SLO. Sesuai UU Ketenagalistrikan, setiap instalasi listrik yang beroperasi harus punya Sertifikat Laik Operasi.
• Listrik berlebih tidak mengurangi tagihan. Kelebihan listrik yang masuk ke jaringan tidak diperhitungkan, jadi sistem perlu dirancang sesuai pemakaian sendiri.

Untuk PLTS atap yang tersambung ke jaringan, ketentuannya juga mengacu pada Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024, yang menggantikan Permen ESDM 26/2021.

Dasar hukum

Kewajiban lapor berasal dari aturan nasional, sehingga berlaku di seluruh Indonesia. Peraturan pusat menyebut laporan disampaikan ke Menteri atau gubernur, dan di daerah tugas gubernur ini dijalankan oleh Dinas ESDM provinsi.

Aturan nasional

• UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Pasal 44: setiap instalasi listrik yang beroperasi wajib punya SLO. Pasal 54: sanksi denda bagi yang mengoperasikan instalasi tanpa SLO.
• PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM. Pasal 27: pembangkit untuk kepentingan sendiri sampai 500 kW wajib lapor satu kali ke Menteri atau gubernur sebelum beroperasi; di atas 500 kW wajib izin.
• Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. Pasal 39: laporan pembangkit sampai 500 kW disampaikan ke Menteri melalui Dirjen atau ke gubernur sesuai kewenangannya.
• Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap. Ketentuan PLTS atap yang terhubung ke jaringan, termasuk sanksi penalti dan pemutusan oleh PLN (Pasal 23).

Aturan daerah (contoh: Bali)

Beberapa provinsi punya aturan tambahan. Di Bali, Peraturan Gubernur berikut ikut menentukan isi berkas:

• Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Mendorong pemasangan PLTS atap di bangunan di Bali secara bertahap.
• Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Larangan plastik sekali pakai, dasar Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Sampah.
• Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, dasar Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Sampah.

Provinsi lain bisa punya ketentuan daerah sendiri, jadi pastikan cek ke Dinas ESDM setempat.

Dokumen yang perlu disiapkan

Dokumen wajib (berlaku nasional)

Dokumen ini mengacu pada PP 25/2021, jadi pasti diminta di provinsi mana pun:

• Format Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas Pembangkit sampai dengan 500 kW
• Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
• Surat Pernyataan Bertanggung Jawab terhadap Aspek Keselamatan Ketenagalistrikan
• Surat Pernyataan Kesiapan Ditinjau Lokasi

Dokumen tambahan khusus Bali

• Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Sampah, berdasarkan Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 dan No. 47 Tahun 2019

Selain itu, siapkan lampiran pendukung seperti NIB atau NPWP, sertifikat produk, dan garansi pabrikan atau hasil uji komisioning.

Langkah mengurus izin

1. Survei dan desain. Kami cek kondisi atap, daya listrik, dan pola pemakaian, lalu menentukan kapasitas panel, inverter, dan baterai.
2. Isi Format Laporan PLTS. Laporan memuat data administrasi pemohon, data teknis modul surya, inverter, dan baterai, serta lokasi instalasi. Laporan ditandatangani di atas materai.
3. Siapkan surat pernyataan. Surat wajib nasional, ditambah surat khusus daerah bila ada, seperti daftar di atas.
4. Lengkapi lampiran. Misalnya NIB atau NPWP, sertifikat produk, dan garansi pabrikan atau hasil uji komisioning.
5. Serahkan ke Dinas ESDM provinsi. Di Bali, berkas dibuat rangkap tiga, dengan tembusan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali.
6. Peninjauan lokasi. Petugas ESDM datang memeriksa sistem PLTS yang terpasang.
7. SLO terbit. Setelah sistem dinyatakan laik operasi, Sertifikat Laik Operasi diterbitkan dan PLTS tercatat resmi.

Tips menyiapkan berkas

Kesalahan kecil di berkas bisa membuat proses bolak-balik revisi. Dari pengalaman kami, ini yang paling sering terlewat:

• Tipe inverter harus sama persis dengan nameplate. Beda satu karakter, misalnya huruf O dan angka 0, sudah dianggap tidak sesuai.
• Jumlah baterai di laporan harus sama dengan yang terpasang dan yang terlihat di foto dokumentasi.
• Alamat harus konsisten di laporan dan semua surat pernyataan.
• Sertifikat dan garansi harus masih berlaku saat berkas diserahkan.
• Tanggal dan materai diisi saat surat ditandatangani.

Detail setiap berkas kami siapkan langsung untuk klien, karena isinya menyesuaikan spesifikasi sistem dan data pemohon.

Risiko kalau pasang tanpa izin

PLTS yang tidak dilaporkan ke ESDM termasuk pelanggaran. Di tahap inilah PLN terlibat, dengan konsekuensi bertahap mulai dari teguran sampai pemutusan listrik.

• Teguran dari PLN. Pemilik wajib memutus PLTS dari jaringan dan membayar penalti (Permen ESDM 2/2024 Pasal 23 ayat 1).
• Pemutusan listrik. Jika teguran tidak dipatuhi, aliran listrik PLN ke lokasi diputus sampai pemilik mematuhi aturan (Pasal 23 ayat 2 dan 3).
• Denda tanpa SLO. Mengoperasikan instalasi tanpa SLO bisa dikenai denda hingga Rp500 juta. Jika menimbulkan korban, ancamannya bisa sampai penjara 5 tahun (UU 30/2009 Pasal 54 jo. UU 6/2023).

Berapa penaltinya? Rumusnya: total kapasitas inverter × 240 jam × tarif listrik. Contoh: inverter 5 kW berarti 5 × 240 = 1.200 kWh, dikali tarif per kWh golongan Anda.

Selain sanksi, ada risiko keselamatan. Sistem on-grid yang tidak diperiksa bisa membahayakan penghuni dan jaringan PLN, termasuk petugas yang sedang bekerja di jaringan.

Untuk instalasi rumah tangga, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan sanksi pidana SLO tidak berlaku. Namun dampak akibat instalasi tanpa SLO tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya.

Urus izinnya bersama kami

Mengurus izin PLTS memang butuh waktu dan ketelitian, tapi jauh lebih murah daripada menanggung penalti atau pemutusan listrik. Yuan Dewata Electronics menangani PLTS dari desain, pengurusan izin, sampai pemasangan. Hubungi tim kami untuk konsultasi dan survei lokasi.

*Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum. Aturan bisa berubah, jadi pastikan selalu mengecek ketentuan terbaru.*

Sumber

• Kementerian ESDM: Revisi Permen PLTS Atap
• Prolegal: Ketentuan PLTS on-grid menurut Permen ESDM 2/2024
• Ditjen Ketenagalistrikan: FAQ Sertifikat Laik Operasi
• PP 25/2021 Pasal 27
• SIP Law Firm: Captive power dan Permen ESDM 11/2021
• Kementerian ESDM: Menuju Bali Mandiri Energi Bersih
• Hukumonline: MK hapus sanksi pidana penjara wajib SLO